|
Pemda Perlu Miliki Dana Pendamping Perumahan di APBD  Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari mengungkapkan, untuk mempermudah penyaluran bantuan perbaikan atau pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia, pemerintah daerah (Pemda) perlu memiliki dana pendamping pembangunan perumahan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, Pemda dapat membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pengadaan rumah yang layak huni bagi penduduknya.“Pemda-pemda seharusnya memiliki dana pendamping untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat dalam penyusunan APBD,” demikian disampaikan Menpera saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Pondok Pesantren (Ponpes) Baitussalam, Dusun Puloredjo, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman, Senin (19/1). Hadir dalam kegiatan itu, Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kriya Arsjah, Kepala Pusat Pengembangan Perumahan, Andi Zainal A Dulung, Bupati Sleman, Ibnu Subiyanto, Ketua DPRD Sleman, Rendradi Suprihandoko, Pimpinan Ponpes Baitussalam Prambanan, KH Abdul Hakim serta Isteri Menpera, Ny Zainab Yusuf Asy’ari.
Menpera menjelaskan, adanya dana pendamping perumahan dalam APBD dapat mempermudah pemberian bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, dana pendamping diharapkan juga bisa menjadi stimulan maupun pendorong agar masyarakat mampu membangun rumah yang layak. “Pembangunan rumah saat ini diharapkan tidak hanya satu lantai saja. Akan tetapi, lebih baik banyak lantai karena luas lahan saat ini kian menyempit,” terang Menpera.
Lebih lanjut, kata Menpera, saat ini Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) tengah mendorong masyarakat untuk tinggal di rumah susun. Pasalnya, rumah susun dapat menjadi salah satu solusi permasalahan keterbatasan lahan permukiman bagi masyarakat.
Pembangunan Rusunawa
Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Sleman, Ibnu Subiyanto. Menurut Ibnu, program yang dijalankan oleh Kermenpera sangat sesuai dengan program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Pemda Sleman. Pasalnya, saat ini Pemda Sleman juga terus berupaya untuk membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi masyarakat. “Kami juga terus melakukan pengembangan kawasan perkotaan melalui pembangunan hunian secara vertikal,” katanya.
Selain pembangunan Rusunawa, ujar Ibnu, Pemda Sleman pada 2007 lalu telah menerima bantuan peningkatan kualitas perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Seyegan dan Sleman masing-masing sebesar Rp 225 juta. Dana itu digunakan untuk merehabilitasi rumah sebanyak 50 unit senilai Rp 250 juta dan pembangunan 20 unit rumah baru senilai Rp 200 juta.
“Adanya bantuan bagi masyarakat ini memang sangat dibutuhkan. Sebab selain dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, bantuan ini juga mampu memotivasi masyarakat untuk meningkatkan sumber penghidupannya,” tuturnya.
Sementara itu, Pimpinan Ponpes Baitussalam, Prambanan, KH Abdul Hakim menambahkan, di wilayah Desa Bokoharjo, setidaknya terdapat 29 rumah warga dan beberapa kyai yang mendapatkan bantuan stimulan pembangunan perumahan secara swadaya. “Kami sangat terbantu dengan bantuan stimulan pembangunan rumah secara swadaya ini. Kami berharap bantuan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan,” harapnya.
Selain melakukan Kunker di Desa Bokoharjo, Menpera juga melakukan peninjauan program penyaluran stimulan perbaikan dan pembangunan perumahan swadaya di wilayah Dusun Mlakan, Desa Sambiredjo serta melakukan dialog secara langsung dengan masyarakat sekitar. Camat Prambanan, Hardjito menerangkan, ada sekitar 63 rumah yang menerima bantuan dari Kemenpera. Sumber : http://www.kemenpera.go.id
|
